Dalam dua minggu pertama Perang Amerika Serikat-Israel vs Iran, lebih dari 5 juta ton emisi, langsung maupun tidak langsung, telah dilepaskan ke atmosfer bumi kita. Demikian estimasi dari Climate and Community Institute baru-baru ini. Artinya, selain menjadi tragedi kemanusiaan dan persoalan ekonomi yang rumit, Perang Iran juga menciptakan ongkos ekologis yang besar.
Inilah aspek yang cenderung terabaikan dari perbincangan lantaran tertutup oleh kepanikan global akibat membumbungnya harga bahan bakar sumber energi. Padahal, ongkos ekologis memiliki dampak yang nyaris permanen bagi bumi, termasuk yang berasal dari respon dunia terhadap goncangan energi global. Angka-angka yang muncul dari hasil estimasi oleh sejumlah lembaga, seperti di atas, memberikan indikasi betapa perang tersebut membawa dampak ekologis yang katastropik.
Sumber ongkos
Hampir separuh emisi bersumber dari kehancuran rumah dan bangunan, disusul dari minyak yang musnah akibat pemboman fasilitas penyimpanannya. Emisi dari penggunaan bahan bakar untuk operasi militer ternyata hanya menempati urutan ketiga, sementara asumsi awal inilah sumber utama emisi. Sumber emisi lainnya dari alat perang yang hancur serta penggunaan rudal dan drone.
Kehancuran bangunan sipil menjadi penyumbang emisi terbesar tidak lepas dari begitu banyaknya kehancuran fisik yang terjadi. Data Palang Merah Iran yang digunakan dalam estimasi menunjukkan ada sekitar 20 ribu unit bangunan yang terdampak perang. Ini mencakup lebih dari 16 ribu rumah, ribuan unit komersial, dan puluhan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Ditekankan dalam estimasi ini bahwa emisi bukan hanya hasil dari kehancuran bangunan tetapi juga akan terus berakumulasi ketika ada proses rekonstruksi yang membutuhkan produksi semen hingga baja. Jadi, perang mewariskan utang karbon bagi masa depan.
Di luar itu, konsekuensi lebih luas muncul dari respon dunia atas kelangkaan sumber energi. Tertutupnya Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi sekitar 20-25 persen perdagangan minyak dan gas dunia, khususnya Asia, serta lumpuhnya fasilitas kilang LNG Qatar, menyebabkan banyak negara mencari solusi jangka pendek.
Gangguan pasokan ini mendorong banyak negara Asia kembali mengandalkan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk memproduksi listrik. Ini misalnya terjadi di India, Bangladesh, Filipina, Korea Selatan. Apalagi Asia memiliki sumber batubara sehingga tampak rasional untuk menjadikannya sebagai cadangan energi utama.
Indonesia tentu saja tidak imun dari infeksi krisis energi global tersebut. Memang ada keuntungan jangka pendek yang dinikmati Indonesia, sebagai eksportir batubara dunia, dengan meningkatnya harga batubara belasan persen. Darurat energi di Filipina misalnya, diperkirakan bakal memaksa negara tersebut untuk menambah impor batubara dari Indonesia sampai 45 juta ton.
Dengan ketersediaan cadangan minyak dan gas yang relatif terbatas dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia diperkirakan juga akan meningkatkan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga batubara. Kompilasi yang dilakukan Business Times menunjukkan cadangan minyak dan gas (termasuk pasokan mendatang) Indonesia hanya setara 23 hari, bahkan lebih rendah dari Vietnam (45 hari), Filipina (55 hari), apalagi Jepang (254 hari).
Dengan bakal dipacunya produksi batubara, maka Indonesia bukan cuma memperoleh rejeki dari kenaikan harga batubara sebagai akibat dari perang Iran, tetapi bersamaan juga menghadapi tantangan untuk mencapai sasaran transisi energi. Inilah paradoks di mana produsen batubara pun tersandera oleh ketergantungan pada batubara.
Sementara sudah diketahui bahwa polusi udara termasuk akibat pembakaran batubara telah merugikan ekonomi Asia miliaran dolar per tahun terutama dalam bentuk biaya kesehatan ataupun hari kerja yang hilang. Begitu pula untuk Indonesia, kerugian ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun yang sebagian besar terjadi di Jabodetabek.
Mencari jalan keluar
Krisis yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ini menegaskan apa yang disebut sebagai “ketahanan energi” berbasis bahan bakar fosil malah menciptakan kerentanan jangka panjang. Guncangan geopolitik tampak begitu mudah mempertebal kerentanan tersebut.
Energi berbahan bakar fosil terbukti rentan terhadap konflik, bahkan yang secara geografis sangat jauh dari kita. Ketergantungan pada satu jalur pasokan, seperti Selat Hormuz, adalah kerentanan struktural yang tidak bisa tuntas hanya dengan menambah cadangan dan pasokan batubara.
Inilah ironi yang kontras dengan hasil Konferensi Iklim PBB (COP30) di Brasil tahun lalu, yang salah satunya adalah seruan percepatan transisi energi bersih. Di satu sisi, dunia berkomitmen mengurangi emisi, tetapi konflik dan perang dengan cepat mendorong banyak negara kembali ke batubara. Alhasil, komitmen dan realitas semakin berjarak.
Bagi Indonesia, usulan kebijakan windfall tax dari lonjakan harga komoditas termasuk batubara menjadi urgen untuk dipikirkan secara serius. Namun ini bukan hanya demi penerimaan negara, melainkan juga untuk membangun fondasi ketahanan energi jangka panjang. Inipun harus ditempatkan sebagai bagian dari jalan keluar dari paradoks yang terjadi.
Perang Iran bukan hanya krisis di Timur Tengah. Inilah cermin betapa rentannya ketahanan energi dan ekonomi global, tidak terkecuali Indonesia.
Selama masih tersandera energi fosil, setiap konflik di belahan bumi manapun akan selalu menyertakan kita untuk turut menanggung ongkos ekologisnya yang saat ini sudah di depan mata.
Penulis: Aloysius Gunadi Brata
Tulisan ini terbit di https://kumparan.com/aloysius-gunadi-brata/perang-iran-ongkos-ekologis-kita-275lhjXBRBf/full
Editor: Angelina Komala
