Diskusi ekonomi mengenai menakar ulang kemaslahatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diadakan oleh Laboratorium Ekonomi Bisnis (LEB) UAJY menyoroti berbagai aspek penting mulai dari kesiapan fiskal, efektivitas sasaran, hingga implikasi sosial dan kelembagaan dari implementasi program tersebut. Para narasumber dalam forum ini sepakat bahwa program presiden Prabowo yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ini memiliki skala fiskal yang sangat besar sehingga perlu ditinjau secara lebih hati-hati dan rasional.
Dalam pemaparannya, Bhima Yudhistira, direktur eksekutif CELIOS, menekankan pentingnya melihat pengalaman global sebelum mengimplementasikan program berskala nasional seperti MBG. Ia menilai salah satu kelemahan fundamental saat ini adalah masa uji coba yang dinilai kurang lama. Jika berkaca pada negara lain seperti Jepang, Inggris, maupun China, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan hingga 10 tahun dengan estimasi anggaran mencapai 335 Triliun rupiah untuk benar-benar mematangkan sistem seperti MBG ini. Selain persoalan kesiapan kebijakan, Bhima juga menyoroti isu efektivitas sasaran dan tata kelola program. Mengingat besarnya alokasi anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, program ini harus benar-benar difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya keluarga miskin. Tanpa desain pengawasan yang kuat, potensi kebocoran anggaran menjadi kekhawatiran serius. Dalam diskusi ini disampaikan estimasi potensi kerugian akibat praktik korupsi dapat mencapai sekitar 12 % dari total anggaran program. Situasi ini semakin kompleks ketika pemerintah juga dihadapkan pada berbagai prioritas ekonomi lain yang tidak kalah mendesak.
Sementara itu, Ibu Fitri Nur Hidayanti dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) DIY memberikan perspektif kritis dari sisi implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks sekolah tempatnya bekerja. Ia menilai program MBG terkesan dipaksakan tanpa persiapan kelembagaan yang memadai. Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah distorsi fungsi pengajar di sekolah. Guru yang seharusnya fokus pada aktivitas pedagogi justru terbebani oleh berbagai tugas tambahan terkait pengelolaan program, mulai dari administrasi logistik hingga pengawasan distribusi makanan. Beban tambahan ini berpotensi mengganggu kualitas proses belajar-mengajar jika tidak segera ditangani dengan desain kelembagaan yang lebih baik.
Terakhir, Aloysius Gunadi Brata, guru besar ekonomi UAJY, menyoroti adanya anomali dalam distribusi manfaat program. Ia mencatat bahwa dalam beberapa kasus secara global, penerima manfaat program free meal justru lebih menjangkau anak-anak dari kelompok dengan tingkat pendapatan relatif lebih tinggi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran kebijakan serta potensi overclaim dalam perencanaan program MBG ini. Lebih jauh, belajar dari studi di negara maju, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program semacam ini untuk memungkinkan terjadinya mobilitas sosial ke atas tidak hanya bergantung pada distribusi bantuan gizi, tetapi juga pada faktor pemerataan kesempatan (opportunity) yang lebih luas, termasuk budaya kerja, kualitas lingkungan pendidikan, dan dukungan institusional lainnya. Menyambung hal tersebut, Aloysius memberikan catatan penting mengenai perlunya rasionalisasi kebijakan. Yakni, pemerintah tidak bisa memaksakan program MBG dengan mengorbankan program yang lebih urgen.
Menutup diskusi, para narasumber dalam forum dengan peserta 120-an orang tersebut merekomendasikan agar implementasi program MBG sebaiknya dilakukan secara lebih bertahap dan terfokus. Salah satu opsi yang dianggap lebih rasional adalah memprioritaskan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai lokasi awal pelaksanaan program
Pada akhirnya, diskusi ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bukanlah solusi tunggal terhadap kondisi sumber daya manusia saat ini. Dengan besarnya opportunity cost fiskal yang terlibat, kebijakan ini perlu dirancang secara lebih matang, berbasis data yang kuat, serta mempertimbangkan prioritas pembangunan lainnya agar benar-benar menghasilkan manfaat sosial yang optimal.
